RENCANA pemerintah mengirim 8.000 prajurit TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza, Palestina, dinilai sarat risiko.
Selain itu, pengamat Timur Tengah Smith Alhadar mengatakan ada persoalan legalitas alias ketidakjelasan mandat. Idealnya, mandat pasukan perdamaian dikeluarkan PBB.
Menurut Smith, dasar pembentukan ISF berada di bawah Board of Peace (BoP) yang juga termuat dalam Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 2803. Namun, Dewan Perdamaian pimpinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu ....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login