Ada Potensi Korupsi dalam Tubuh Kepengurusan PB IDI

SEKRETARIS Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam menyebut adanya potensi korupsi dalam tubuh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Pasalnya, ada beberapa kondisi yang membuat dia mencapai kesimpulan tersebut. IDI, kata dia, memperoleh dana sangat besar karena adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah dan negara di UU Praktik Kedokteran 2004. Dalam UU itu, IDI memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana iuran anggota, mengumpulkan dana sertifikat kompetensi yang dikeluarkan kolegium yang dibentuk IDI dan menarik dana dari penyelenggaraan training pertemuan ilmiah bersatuan kredit partisipasi (SKP). "Yang menjadi masalah, tidak ada pengawasan dalam internal organisasi IDI," kata Judilherry, kemarin.

Namun, hingga kini IDI tidak memiliki dewan pengawas untuk mengawasi keuangan IDI yang dinilainya besar, baik secara internal maupun eksternal. Judilherry yang pernah menjabat Ketua Dewan Penasihat PB IDI 2012 dan 2015 mengaku dirinya pernah mengusulkan agar dibentuk struktur dew....