EKONOM senior Faisal Basri memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi krisis ekonomi pada 2026 jika arah kebijakan fiskal tidak dikendalikan secara hati-hati. Ia menilai belanja infrastruktur yang kurang produktif, utang pemerintah yang terus mendekati ambang batas 40% PDB, serta rencana penaikan PPN menjadi 12% dapat memicu tekanan serius pada perekonomian. Konsumsi domestik, sebagai penopang utama pertumbuhan, berisiko melemah, sementara ruang manuver fiskal pemerintah kian sempit di tengah ketidakpastian global.
Peringatan tersebut semakin relevan ketika melihat RAPBN 2026 yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp16.500–16.900 per dolar AS, serta defisit yang awalnya dirancang 2,48% dari PDB, tapi kemudian melebar menjadi sekitar 2,68% PDB (Rp689,1 triliun). Belanja negara dipatok Rp3.786,5 triliun, sementara penerimaan negara ditargetkan Rp3.153,6 triliun, termasuk penerimaan pajak sekitar Rp2.357,7 triliun. Dengan proyeksi Bank Indonesia yang lebih konservatif (4,7%–5,5%), terlihat adanya jurang antara harapan pemerintah dan realitas ekonomi. Jika penerimaan pajak meleset, inflasi meningkat, atau rupiah mel....

