GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan terus menggenjot penataan permukiman kumuh di Jakarta. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada 2017 terdapat 445 RW yang terkategorisasi kumuh atau 16,2%.
Jumlahnya sudah berkurang menjadi 225 RW atau 14,4% pada 2022. Penanganan kawasan kumuh masih terkendala pada kewenangan pemerintah yang tidak bisa menyentuh aset privat sehingga intervensi pemerintah terbatas pada perbaikan fisik lingkungan permukimannya mencakup jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, dan proteksi kebakaran.
Selain pada RW kumuh, permasalahan aset ditemui pada lahan privat yang ditinggali masyarakat secara ilegal yang kini telah berkembang menjadi kampung. Pemerintah memiliki peran untuk memberikan kepastian bermukim kepada masyarakat sehingga diperlukan upaya pendistribu....