Bali Tolak Ormas Preman

SELURUH unsur pimpinan di Provinsi Bali menyatakan sikap tegas menolak keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengaku menjaga ketertiban tapi justru berperilaku preman, menebar ancaman, dan menciptakan ketegangan sosial.

Penolakan itu ditegaskan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kajati Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Danrem 163/Wira Satya, serta Kepala BIN Daerah Bali. “Bali tidak butuh ormas yang menggunakan kedok sosial untuk memprovokasi, mengintimidasi, dan mengganggu ketenangan masyarakat. Ini jelas merusak citra pariwisata kita,” tegas Koster dalam konferensi pers di Jaya Sabha, kemarin.

Koster menegaskan, keamanan Bali telah terjamin melalui sinergi TNI-Polri serta sistem pengamanan berbasis adat seperti Sipandu Beradat dan Bankamda. Ia menyebut ormas-ormas yang belum terdaftar atau tidak mematuhi aturan perundangan tidak diakui dan dilarang beroperasi di wilayah Bali. “Penanganan keamanan adalah urusan negara dan desa adat. Tidak ada ruang bagi orma....