PEMERINTAH melaporkan defisit APBN pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp54,6 triliun atau setara dengan 0,21% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu meningkat jika dibandingkan dengan defisit periode sama tahun lalu yang sebesar 0,09% dari PDB.
Tim ekonomi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) menilai peningkatan defisit itu disebabkan oleh realisasi belanja negara yang jauh lebih tinggi daripada realisasi penerimaan negara. Pada Januari 2026, belanja pemerintah pusat tumbuh 53,3% (yoy) dengan realisasi mencapai 4,2%, lebih tinggi ketimbang realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 3,2%.
"BRI menilai langkah itu mengindikasikan stance fiskal pemerintah cukup ekspansif demi mendorong pemulihan permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun," terang Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) saat dihubungi, kemarin.
STRATEGI FRONT-LOADING
Secara umum, sambungnya, kinerja APBN di awal tahun ini tetap terjaga dan kredibel meskipun defisit terlihat meningkat. Kenaikan defisit tersebut, katanya, lebih mencerminkan strategi front-loading belanja, bukan pelemahan fundamen fiskal.
"Pemerintah secara sadar mempercepat realisasi belanja di awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global dan pemulihan domestik yang belum sepenuhnya merata. Dari sudut pandang makro, langkah ini bersifat antisipatif dan counter-cyclical," ujarnya.
Bagi sektor perbankan, Anton menyebut percepatan belanja pemerintah itu justru berdampak positif. Belanja negara disebut menjadi sumber permintaan awal bagi sektor riil dan menjaga likuiditas di perekonomian.
Selain itu, percepatan belanja turut mendukung aktivitas usaha, khususnya UMKM, juga sektor-sektor yang terkait dengan belanja pemerintah. "Ini membantu menopang permintaan kredit produktif," jelasnya.
SINYAL POSITIF
BRI melihat defisit yang meningkat masih berada dalam batas yang terkelola. Menurut Anton, selama defisit digunakan untuk belanja produktif dan tidak menciptakan ketidakpastian kebijakan, dampaknya terhadap stabilitas makro dan sistem keuangan tetap terkendali.
"Kesimpulannya, kenaikan defisit di awal tahun tidak dilihat sebagai sinyal negatif, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan, menstabilkan ekspektasi, dan mendukung sektor riil. Bagi perbankan, ini justru menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi intermediasi yang sehat dan selektif," imbuhnya.
PENOPANG PERTUMBUHAN
Terpisah, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut realisasi awal APBN 2026 menunjukkan pemerintah sedang menjadikan fiskal sebagai penopang utama pertumbuhan.
"Belanja negara Januari mencapai Rp227,3 triliun (naik 25,7%/yoy) dan belanja pemerintah pusat melonjak 53,3%, menandakan dorongan permintaan dilakukan sejak awal tahun karena konsumsi domestik dan investasi swasta belum cukup kuat, sementara ekspor tertekan kondisi global. Dengan kata lain, APBN kembali menjadi motor pertumbuhan ketika sektor privat belum sepenuhnya menarik ekonomi," jelasnya, kemarin.
Ia menyebut percepatan belanja dengan target kuartal I 2026 sebesar Rp809 triliun merupakan strategi front-loading untuk menggeser pola klasik ekonomi Indonesia yang lemah di awal tahun. Melalui THR, stimulus Lebaran, dan program sosial, pemerintah berusaha mempercepat likuiditas masyarakat sehingga konsumsi ritel, transportasi, dan UMKM bergerak lebih cepat. (E-1)
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login