KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan penerimaan negara, khususnya perpajakan, juga perlu diiringi dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
Ia mengatakan, di kuartal I 2026 akan terjadi pertumbuhan appetite demand konsumsi yang baik di pasar domestik. Hal itu karena ada momentum belanja Imlek, Ramadan, hingga Idul Fitri.
Namun, pada kuartal II dan III, imbuhnya, momentum itu akan melemah bahkan bisa dikatakan hilang hingga sulit untuk mendongkrak pertumbuhan konsumsi pasar domestik yang menjadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional.
"Apalagi, beberapa daerah di Indonesia masih terkena bencana dan memerlukan proses pemulihan infrastruktur dan kegiatan ekonominya sehingga beban pertumbuhan di sektor riil nasional menjadi lebih tinggi," ujar Shinta saat dihubungi, kemarin.
Menurutnya, perlu kerja keras dan intervensi kebijakan pemerintah yang tepat untuk menciptakan penguatan struktural demi pertumbuhan lapangan kerja dan daya beli khususnya kelas menengah.
"Pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat ditopang oleh konsumsi pasar domestik sehingga jumlah dan daya beli kelas menengah harus diperkuat dan ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan 5,4% atau lebih. Karena itu, pertumbuhan di 2026 tidak bisa hanya mengandalkan investasi pemerintah, tetapi harus ditunjang juga oleh investasi sektor riil," ujarnya.
Di sisi lain, dunia usaha juga masih menemui tantangan yang ditandai dengan masih lesunya permintaan kredit di awal tahun. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut permintaan kredit yang terasa masih lesu di awal tahun pada dasarnya tecermin dari besarnya fasilitas kredit yang sudah disetujui bank tapi belum ditarik, yakni undisbursed loan yang mencapai Rp2.506,47 triliun per Januari 2026.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat dunia usaha menunda penarikan kredit meski likuiditas perbankan membaik. Pertama, ketidakpastian global dan volatilitas pasar keuangan. Kedua, dari sisi harga kredit, transmisi penurunan suku bunga kebijakan belum sepenuhnya cepat ke suku bunga kredit.
Ketiga, standar penyaluran kredit ke depan juga diprakirakan lebih berhati-hati pada triwulan I 2026, terutama pada aspek administrasi dan agunan, yang pada praktiknya bisa menahan pencairan meskipun plafon sudah tersedia.
Dalam konteks itu, katanya, yang dibutuhkan dunia usaha untuk memacu permintaan kredit sepanjang 2026 ialah kombinasi kepastian permintaan, kepastian proyek, dan penurunan biaya risiko. (Ifa/E-1)
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login