Cegah Rekayasa Hukum terhadap Ferry Irwandi

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project Ferry Irwandi terkait dengan narasi aksi demonstrasi hingga darurat militer. Herman mengingatkan TNI untuk tidak mencari-cari kesalahan jika tidak ditemukan unsur pidana.

Jika Ferry terbukti melakukan pelanggaran hukum, menurut Herman, aparat berkewajiban memprosesnya. Meski demikian, penanganan hukumnya jangan dipaksakan atau dibuat-buat. "Kalau enggak ada indikasi (pelanggaran pidana), ya jangan dibuat-buat. Namun, kalau memang ada indikasi, ya silakan tegakkan hukum,” kata Herman melalui keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Herman menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia meyakini kepolisian memiliki penilaian. Namun, dia mengingatkan aparat juga tidak tebang pilih. "Saya kira di mata hukum kan semua memiliki kesamaan. Semua memiliki hak dan perlakuan hukum yang ....