Daerah Butuh Perbaikan Rekrutmen Politik

TINGGINYA angka korupsi yang melibatkan kepala daerah mendorong pemerintah menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen politik. Mekanisme pemilihan kepala daerah dinilai perlu dibenahi karena pendekatan imbauan dan pembinaan dinilai tidak lagi efektif menekan praktik korupsi di daerah.

“Kami sudah kehabisan kata-kata terkait banyaknya kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi karena semua kepala daerah sudah diingatkan dan dilakukan retret juga sudah,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya pada Sabtu (14/2).

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan sebagai langkah konkret menutup celah korupsi, terutama melalui penerapan transaksi nontunai dalam seluruh aktivitas pemerintahan daerah. “Ke depan, transaksi apa pun harus dilakukan secara digital dan nontunai karena itu ....