KEMENTERIAN Kesehatan akan melakukan pendataan di rumah sakit (RS) vertikal untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan atau gaji dokter, terutama di daerah dan di perkotaan. "Saya sadar bahwa income dokter itu belum merata, bukan kecil karena ada juga yang besar. Jujur saya lihat ekspektasinya mungkin lebih tinggi, jadi dokter-dokter memiliki ekspektasi terhadap minimal income mereka lebih tinggi," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dialog JDN Indonesia secara daring, kemarin.
Income profesi dokter tidak terdata dengan baik bila dibandingkan dengan profesi lain. Budi mencontohkan bahwa kita bisa melihat income dari Customer Service Bank Mandiri, Danamon, atau BCA dan bisa dibandingkan sallary surveinya. Sementara dokter tidak ada sehingga ia meminta data tersebut harus dimasukkan oleh setiap rumah sakit. Perhitungan dan pendataan mulai dari pendapatan dari gaji, dasar, pegawai negeri, ditambah penadapatan lain dan dokter di daerah terpencil ada tunjangan tambahan."Dengan demikian, kita bisa mendapatkan gambaran gaji dokter supaya kita tahu yang masih timpang," ujar Budi.
Menurut Budi, struktur gaji salah satu penyebab ketimpangan income dokter sehingga perlu adanya restrukturisasi dari mekanisme gaji. Hal tersebut tidak mudah karena tidak semua rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Sementara yang mengatur dokter di RSUD ialah pemerintah daerah dan RS swasta yang mengatur adalah pemiliknya. "Yang saya lakukan adalah saya coba reform di rumah sakit vertikal bulan depan, kita sudah mulai kerjadi. Saya sudah bilang ke dirut RS vertikal bahwa harus ada fix salary, tapi harus ada minim....