GELOMBANG demonstrasi besar yang baru-baru ini melanda berbagai kota di Indonesia menyisakan pertanyaan. Bukan hanya tentang arah politik dan sosial, tetapi juga ketahanan sistem kesehatan nasional. Kerusuhan yang memakan korban jiwa, puluhan atau bahkan ratusan orang mengalami luka, serta ribuan lainnya terdampak secara psikologis maupun sosial. Situasi ini mengingatkan kita bahwa krisis sosial bisa bertransformasi menjadi bencana kesehatan masyarakat.
Pertanyaannya, apakah sistem kesehatan kita cukup siap? Selama ini, bencana kesehatan lebih sering dikaitkan dengan gempa bumi, banjir, atau pandemi. Namun, kerusuhan sosial memiliki karakteristik yang serupa: tiba-tiba, meluas, memakan korban massal, dan menimbulkan gangguan terhadap akses layanan dasar. Ratusan orang terpapar gas air mata, puluhan rumah sakit harus menerima pasien dengan luka atau trauma benturan, dan banyak korban mengalami gangguan pernapasan serta iritasi mata.
Tidak hanya itu, dampak kerusuhan juga merambah ke aspek kesehatan mental. Ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman menjadi beban psikologis, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja informal.
Situasi semacam ini menuntut sistem kesehatan yang bukan hanya reaktif, tapi juga adaptif. Salah satu aspek paling krusial ialah kesiapan layanan medis darurat. Di beberapa kota, Kementerian Kesehatan menyiagakan ambulans serta membuka jalur rujukan cepat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya hambatan: akses jalan tertutup, ambulans sulit mencapai lokasi, dan tenaga medis dapat saja kewalahan menghadapi volume pasien yang datang secara bersamaan. Kerusuhan sering kali berlangsung di pusat kota yang juga merupakan jalur transportasi utama. Hal ini menimbulkan dilema, di satu sisi korban demo membutuhkan pertolongan segera, di sisi lain pasien non-demo, misalnya penderita serangan jantung atau ibu melahirkan, terhambat menuju rumah sakit.
Keterhubungan antara sektor kesehatan dan keamanan publik menjadi kunci yang selama ini masih kurang terintegrasi. Salah satu isu penting yakni penanganan kesehatan mental sering luput dari prioritas. Padahal, kerusuhan massal berpotensi meninggalkan jejak trauma kolektif. Anak yang melihat kekerasan, mahasiswa yang dikejar aparat, hingga warga biasa yang rumahnya rusak akibat kerusuhan bisa mengalami kecemasan jangka panjang.
Sistem kesehatan kita belum memiliki mekanisme cepat untuk menyediakan dukungan psikososial pascakerusuhan. Selain korban langsung, ada pula dampak tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, banyak pekerja harian kehilangan pendapatan, harga pangan melonjak, dan akses transportasi publik terhambat.
Situasi ini bisa memperburuk ketahanan gizi masyarakat, terutama keluarga miskin yang rentan terhadap malnutrisi. Dengan kata lain, kerusuhan sosial berpotensi melahirkan masalah kesehatan baru yang jauh lebih luas. Untuk menghadapi kerusuhan sebagai bencana kesehatan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dipikirkan:
INTEGRASI LINTAS SEKTOR
Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan layanan kesehatan harus terjalin lebih baik, termas....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login