MEGAPOLITAN

DKI Raja Tega Sunat Anggaran Pendidikan

Kam, 07 Mar 2024

KEPUTUSAN Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengubah metode penerimaan kartu Jakarta mahasiswa unggul (KJMU) dan kartu Jakarta pintar (KJP) plus dinilai tidak tepat. Kekeliruan terkait dengan hal itu terjadi akibat pemerintah diduga tidak bisa memprioritaskan program.

Dengan realitas tersebut, Pemerintah Provinsi DKI semakin terlihat gagap menghadapi perubahan status Kota Jakarta yang dalam waktu dekat tidak lagi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. "Pemerintah harusnya lebih kreatif dan inovatif mendatangkan investasi atau melakukan efisiensi pengeluaran, tapi ini justru memotong anggaran pendidikan yang tidak ada urgensinya," kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, kemarin.

Menurut dia, sangat tidak mungkin Jakarta sebagai kota maju di Indonesia tidak memiliki anggaran untuk pendidikan. Hal itu menjadi kontras karena di saat bersamaan Pemprov DKI tetap menganggarkan pengadaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD periode 2024-2029 sebesar Rp3,08 miliar. "Itu kan bentuk pemborosan, apalagi ada j....

Belum selesai membaca berita ini ? Selesaikan dengan berlangganan disini Berlangganan

Advertisement

Advertisement