DEWAN Perwakilan Rakyat menyoroti serangkaian kebijakan mobil listrik yang dijalankan pemerintah. Kebijakan itu dinilai hanya dapat dimanfaatkan oleh segelintir kalangan.
Kritik mengenai kebijakan mobil listrik itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, kemarin.
Dari Fraksi PDIP, misalnya, menyoroti ihwal intervensi pemerintah yang cukup kuat pada kebijakan mobil listrik. Padahal, sektor-sektor strategis lainnya juga membutuhkan ....