Elite politik diminta untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang mayoritas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD.
"Dari sini saja sudah jelas-jelas bahwa pilkada tidak langsung itu ditolak oleh masyarakat, harusnya pembuat kebijakan tidak tutup telinga dan tidak boleh memaksakan kepentingan pragmatisnya," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath di Jakarta, kemarin.
Ia merujuk hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang memperlihatkan mayoritas publik menyatakan....

