Jakarta Butuh Gubernur Pilihan Rakyat

JAKARTA tidak lagi menyandang status ibu kota. Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta menyatakan status Jakarta sebagai ibu kota negara berakhir pada 15 Februari 2024. Jakarta kini menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Namun, karena menyandang nama khusus dan tidak lagi menjadi ibu kota negara, status kekhususan baru Jakarta segera harus ditentukan. Apakah status khususnya sebagai pusat bisnis, ekonomi, pusat perdagangan, pusat keuangan, atau ada kekhususan lain yang disiapkan.

DPR telah menugasi Badan Legislasi untuk menyelesaikan RUU DKJ itu menjadi undang-undang. Pemerintah juga telah menugasi lima menteri untuk bersama atau secara terpisah membahas RUU DKJ bersama DPR. Kelima menteri itu ialah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Me....