Kekuasaan Konflik dan Kontroversi RSF di Sudan

PASUKAN paramiliter Rapid Support Forces (RSF) memiliki akar yang dalam dan kompleks. Mereka berasal dari kelompok milisi seperti Janjaweed yang dipakai pemerintah Sudan di wilayah Darfur sejak awal 2000-an. RSF secara resmi dibentuk pada 2013 di bawah komando Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti.

Pada 2017, melalui undang-undang nasional, RSF dilegitimasi sebagai bagian dari struktur militer Sudan meskipun mempertahankan jaringan sendiri yang kuat baik secara militer maupun ekonomi. Ketika transformasi itu terjadi, RSF berkembang begitu pesat hingga diperkira-kan memiliki sekitar 100 ribu kombatan aktif. Selanjutnya, konflik terbuka pecah pada 15 April 2023 antara RSF dan Sudanese Armed Forces (SAF), yang sebelumnya merupakan sekutu. Itu menandai babak baru yang menghancurkan dalam sejarah Sudan.

Meskipun RSF mengeklaim tujuan seperti menegakkan negara yang terdesentralisasi, demokratis, dan sekuler, banyak analisis menun-jukkan motivasi yang lebih dalam, yaitu perebutan kekuasaan politik-militer, kontrol ekonomi (termasuk tambang emas di Darfur) dan jaringan pengaruh yang independen dari pemerintah pusat. Dalam proses konflik, RSF dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, termasuk pembunuhan massal, pembersihan etnik warga non-Arab, serta pemerkosaan dan kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan dan anak-anak di wilayah seperti Darfur dan Khartoum.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 1 Januari-30 Juni 2025 saja, lebih dari 3.384 warga sipil tewas, dalam rentang April 2023-Oktober 2025 tercatat total korban tewas sekitar 49.800, dengan sekitar 15.300 di antaranya korban sipil dari serangan yang menargetkan warga. Semua itu membentuk gambaran konflik yang bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainka....