Kemendikbud-Ristek Belum Bisa Pastikan Teknis Program Makan Siang Gratis

PROGRAM makan siang gratis akan jadi salah satu program andalan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud-Ristek) belum dapat memastikan teknis penerapannya karena menunggu arahan setelah pergantian pemerintahan periode 2024-2029.

“Pelaksanaan kebijakan ini perlu kolaborasi dengan kementerian terkait lainnya dan akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintahan resmi yang baru untuk memastikan implementasinya agar efektif dan berkelanjutan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur SMP Kemendikbudristek I Nyoman Rudi Kurniawan, ketika dihubungi, kemarin.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud-Ristek Temu Ismail mengatakan program makan bergizi gratis akan dilaksanakan lewat gerakan sekolah sehat. Ia juga menyampaikan program perbaikan gizi ini tidak akan membebani para pendidik dan tidak mengganggu sistem pengajaran.

“Dalam hal terkait dengan gurunya, sepertinya tidak ada masalah atau kendala karena dalam hal makan siang gratis, bukan guru yang menyiapkan. Jadi tidak ada dampak dalam administrasi guru yang dikerjakan oleh guru,” pungkasnya.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mempertanyakan urgensi program tersebut. Ia menyebut itu hanya pencitraan sekadar memenuhi janji kampanye.

“Saya mengamati pelaksanaan program makan siang gratis ini, sangat terburu-buru dan kejar pencitraan. Sementara tujuan utama program ini masih belum jelas. Ini program sebenarnya tujuannya apa?” ujar Ubaid.

Menurutnya, apabila ditujukan untuk pencegahan gizi buruk dan stunting, program itu salah alamat. Sebab, intervensi stunting dilakukan sejak bayi dalam kandungan atau pada ibu hamil dan anak hingga usia 2 tahun. Bukan pemberian makan siang pada anak-anak sekolah. Selain tidak tepat sasaran, Ubaid mengatakan program itu justru menimbulkan masalah baru.

“Belum lagi, ada kemungkinan anak-anak tidak menyukai menu yang telah disediakan. Maka, kita hanya akan buang-buang makanan dan menambah problematika sampah sisa makanan yang hingga kini belum terpecahkan,” papar Ubaid.

Selain berpotensi tidak tepat sasaran, Ubaid menuturkan pemerintah bisa mengulang kesalahan seperti pada penyaluran bantuan sosial atau Kartu In....