Komite Percepatan Reformasi Polri tetap menegaskan bahwa keputusan akhir terkait dengan struktur kelembagaan Polri sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai kepala pemerintahan. “Tapi, nanti keputusan akhir sepenuhnya adalah kewenangan dari presiden,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, kemarin.
Komite, yang diberi tenggat kerja hingga bulan depan, akan memberikan rekomendasi atas upaya percepatan reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. "Komite akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden," ujar Yusril.
Pada dasarnya, jelas Yusril, mayoritas anggota komite menghendaki agar struktur Polri berada langsung di bawah presiden, bukan dijadikan sebagai bagian dari kementerian. Menurut Yusril, sebagian besar anggota tetap berpandangan bahwa Kapolri seharusnya bertanggung jawab langsung kepada presiden, sebagaimana struktur kelembagaan yang berlaku saat ini. “Sebagian besar tetap menghendaki strukturnya itu seperti sekarang, Kapolri itu be....

