KUDETA militer yang terjadi di Myanmar pascapemilu menimbulkan konflik berkepanjangan. Kudeta yang dilakukan junta militer menyebabkan terjadinya gelombang protes di berbagai wilayah. Gelombang protes yang meluas melahirkan perlawanan antara masyarakat sipil dan pihak militer.
Meningkatnya konflik itu terjadi ketika National League for Democracy (NLD) sebagai pemenang pemilu membentuk pemerintahan tandingan yang dinamai National Unity Government (NUG). Pemerintahan itu memberikan perintah kepada masyarakat sipil untuk melakukan civil disobedience movement atau pembangkangan dan perlawanan kepada junta militer.
PBB memberikan peringatan kepada Myanmar akan potensi terjadinya perang sipil. Peringatan itu diberikan setelah terdapat laporan dari PBB terkait dengan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan junta militer serta meningkatnya konflik dengan masyarakat sipil. PBB meminta Myanmar menghentikan konflik serta mengh....