Kuota CPNS tak Laku Pemda Gigit Jari

BADAN Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Cianjur melaporkan kosongnya pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020 dari kalangan dokter spesialis di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat. Hal itu diketahui dari hasil seleksi CPNS yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala BKPPD Cianjur Budi Rahayu Toyib menyampaikan pihaknya mengajukan 159 orang CPNS untuk ditempatkan di 17 organisasi perangkat daerah (OPD). Empat dari 159 CPNS itu ialah dokter spesialis.

“Untuk kuota lainnya sudah terpenuhi, hanya kuota untuk dokter spesialis dan penyandang disabilitas tidak ada pendaftar. Kemungkinan kedua kuota tersebut tidak akan terisi karena sebagian besar dokter spesilis memilih melamar di daerah lain atau kota besar,” keluhnya beberapa waktu lalu.

Ia pun heran sebab jumlah pelamar dalam penerimaan CPNS 2020 di lingkungan Pemkab Cianjur mencapai 3.392 pelamar. Namun, sejak dibukanya lowongan CPNS, satu pun dokter spesialis tidak ada yang melamar.

Budi mengaku akan menunggu pembukaan CPNS di tahun 2021 ini untuk bisa mendapatkan empat dokter spesialis itu. “Kalau tahun depan seleksi kembali dibuka untuk CPNS, kami berharap berbagai kekurangan tenaga di sejumlah OPD dapat terpenuhi,” imbuhnya.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia masih mengalami defi sit 429.220 dokter spesialis dengan jumlah kekurangan terbanyak berasal dari spesialis anak (kurang 4.748 dokter), kandungan dan kebidanan (kurang 4.749 dokter), spesialis penyakit dalam (kurang 4.794 dokter), dan spesialis bedah (kurang 4.776 dokter).

Langkanya dokter spesialis terdapat di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung. Di sisi lain, penumpukan dokter spesialis terjadi di DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali.

Ketika membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 18 Desember 2020, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan ketimpangan dokter spesialis di daerah mengancam capaian indikator kesehatan Indonesia.

Ia pun sepakat bahwa perbaikan sistem distribusi dokter umum dan spesialis mendesak dilakukan. Ia pun mengajak organisasi profesi kedokteran IDI untuk bersama mencari solusi. “Saya mengharapkan agar IDI dapat ikut membantu dalam memperbaiki distribusi dokter spesialis di rumah sakit, terutama untuk rumah sakit di luar Pulau Jawa,” ujar Wapres.

Perbaikan sistem distribusi, lanjut Wapres, juga harus dilakukan pada dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas. Hal ini berkaca dari pengalaman penanganan pandemi covid-19.

Selain pandemi covid-19, kata Wapres, masalah lain yang dihadapi Indonesia ialah tingginya angka kematian ibu dan balita, serta stunting. Kematian ibu di Indonesia, sebesar 177 per 100.000 kelahiran hidup lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ma....