SEJAK awal 2022 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan program New PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) sebagai sarana perbaikan produk dan mempercepat digitalisasi UMKM.
New PLUT merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pembaruan PLUT ini juga menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di Kemenkop UKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas.
Hal ini juga menjadi upaya Kemenkop dan UKM untuk mengoptimalkan peran PLUT KUMKM dalam mendukung percepatan onboarding produk koperasi dan UMKM pada laman e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pasar Digital (PaDi) dan Bela Pengadaan.
“Tahun ini kita ingin UMKM bukan hanya survival, tapi juga transformatif. Jadi bukan hanya kembali normal pascacovid-19, tapi juga melakukan transformasi digital, termasuk PLUT yang akan kita transformasi. PLUT harus menjadi tempat belajar untuk membantu UMKM go online. PLUT harus diarahkan ke sana,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kamis (17/3).
Lebih lanjut, Teten menambahkan bahwa saat ini sudah terdapat 17,2 juta UMKM yang melakukan onboarding digital. Dia pun menegaskan bahwa sampai dengan 2024, ditargetkan 30 juta UMKM yang mampu melakulan onboarding digital.
Hal ini pun menjadi kesempatan besar bagi UMKM untuk segera memanfaatkan peran PLUT KUMKM, guna memperbaiki kualitas dan produktivitas produknya.
Tak berhenti di situ, Kemenkop UKM juga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjadi pemasok barang/ jasa pemerintah melalui e-Katalog LKPP. Pihaknya pun akan memberikan kesempatan kepada 1.000.000 UMKM untuk dapat onboarding ke laman LKPP.
“Dengan LKPP ini berbagai prosedur sudah disederhanakan, termasuk soal standardisasi. Misalnya, SNI itu enggak perlu untuk furnitur sekolah. Namun, produk yang implikasinya keamanan dan keselamatan harus SNI,” kata Teten.
“Jadi, kita permudah. Total pembelanjaan barang/jasa pemerintah untuk UMKM kan sekitar Rp400 triliun tahun ini. Jadi harus diintip terus kebutuhan pemerintah. Jadi bikin produk yang dibutuhkan pemerintah. Bisa dilihat rencana belanja pemerintah di LKPP,” sambungnya.
Selain itu, New PLUT juga diyakini akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar.
Pengunjung melihat produk yang dipromosikan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil danMenengah (PLUT-KUMKM) Solo, Jawa Tengah. ANTARA/MAULANA SURYA ....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login