NU-Muhammadiyah dan Konsolidasi Demokrasi

DI negara-negara yang demokrasinya sudah relatif mapan, organisasi nonpemerintah (NGO) mendukung partai politik tertentu atau mendukung seseorang untuk duduk di jabatan politik tertentu, baik di badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, merupakan hal yang lumrah. Bahkan, banyak NGO yang lahir secara sengaja untuk kepentingan partai politik tertentu. 

Namun, di Indonesia lain ceritanya. Antara NGO dan partai politik lebih sering berseberang jalan laksana minyak dan air yang meskipun sama-sama zat cair, keduanya sulit disatukan. Mungkin karena melihat realitas sepeti itulah, tidak sedikit aktivis organisasi kemasyarakatan (ormas), terlebih aktivis LSM, yang cenderung alergi dengan partai politik.

Jika NU menempuh langkah 'kembali ke khitah' untuk menghindari benturan kepentingan dengan partai politik, Muhammadiyah menempuh langkah menjaga kedekatan/jarak yang sama dengan semua partai politik. Itulah salah satu sebab mengapa Partai Amanat Nasional (PAN) yang walaupun secara hostoris lahir dari rahim Muhammadiyah, dalam perjalanannya tak penah bisa benar-benar menyatu dengan Muhammadiyah. Begitupun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang walaupun dalam perjalanan sejarahnya benar-benar tak bisa dipisahkan dari NU, tapi akan selalu ada pihak-pihak yang berusaha memisahkannya....