Pangan Mandiri, Negara Berdaulat

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto menetapkan target percepatan swasembada pangan nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara.
Kepada Media Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menguraikan strategi utama yang tengah dijalankan.
Menurut Zulhas, pemerintah telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai kemandirian pangan melalui lima transformasi kunci. Pertama, pemerintah menerapkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global seperti konflik, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok pangan.
"Kebijakan harus adaptif, tidak birokratis," ujar Zulhas, Selasa (12/8).
Kedua, koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah terus diperkuat. Zulhas mencontohkan proyek pengembangan sorgum di Nusa Tenggara Timur yang sempat terhambat karena belum masuk dalam prioritas nasional. "Solusinya satu regulasi, satu arah, dari pusat hingga daerah," tegasnya.
Ketiga, pemanfaatan teknologi dan data iklim semakin diperluas, termasuk penggunaan sistem dari BMKG seperti SIRAM, yang membantu petani menentukan waktu tanam secara presisi. Teknologi ini telah diterapkan di daerah rawan kekeringan seperti NTB dan NTT.
Keempat, pendekatan swasembada kini difokuskan pada efisiensi, bukan sekadar meningkatkan hasil panen. Rantai pasok yang efisien, pemanfaatan teknologi, dan kestabilan harga menjadi indikator utama. Program seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dirancang sebagai jawaban atas tantangan ini.
Kelima, pemerintah menjamin keuntungan petani dan mendorong partisipasi generasi muda di sektor pertanian.
"Petani harus untung agar regenerasi berjalan. Hari ini, semakin banyak anak muda mulai kembali ke pertanian," ujarnya.

HASIL MULAI TERLIHAT
Zulhas mengeklaim bahwa strategi tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Produksi meningkat dan stok beras di Bulog mencapai rekor tertinggi, yaitu 4,4 juta ton.
Di sisi lain, sinkronisasi antarwilayah menurunkan perbedaan harga, dan petani mulai merasakan peningkatan kesejahteraan. "Petani lebih sejahtera, harapannya mendorong regenerasi," katanya.
Terkait kemungkinan gagal panen akibat fenomena iklim seperti El Nino, Zulhas menjelaskan skenario darurat yang telah disiapkan. Pemerintah akan menguatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 11 komoditas utama dan terus memantau harga serta distribusi bersama Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Bapanas.
"Kalau ada gejala kelangkaan, kita siap intervensi pasar, termasuk melalui operasi pasar atau importasi terbatas, kalau memang dibutuhkan," sebutnya.
Koordinasi juga diperkuat dengan Kementerian Pertanian dan BMKG agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat sebelum kondisi menjadi krisis.
"Intinya, negara hadir. Kita pastikan rakyat tidak kesulitan pangan dan harga tetap terkendali meskipun cuaca ekstrem atau El Nino terjadi," tandas Zulhas.

LEPAS KETERGANTUNGAN IMPOR
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa swasembada pangan adalah kemampuan negara memenuhi kebutuhan pokok dari produksi dalam negeri secara berkelanjutan tanpa bergantung pada impor, kecuali untuk kondisi darurat.
"Swasembada beras sudah tercapai dan diakui secara internasional (FAO, 2024)," ungkapnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa komoditas lain seperti kedelai, gula, dan daging sapi masih bergantung pada impor, sehingga upaya penguatan produktivitas, infrastrukt....