Pangkas Subsidi Jadi Kunci Swasembada Energi

PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran wajib mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi untuk mencapai target swasembada energi sebagaimana tertuang dalam Asta Cita poin kedua.

Upaya itu sekaligus untuk menghindari ancaman terjadinya ironi, seperti dalam hasil studi Asean Center for Energy (ACE) yang menyebut Indonesia akan menjadi net importer gas alam pada 2030 dan 2040.

“Mau tidak mau pemerintah harus semakin gencar membangun infrastruktur gas bumi. Jika pemerintah gagal mengoptimalkan gas bumi dalam negeri, meski ada cadangan gas besar, risikonya adalah kita akan impor,” ungkap Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal kepada wartawan, kemarin.

Ia menegaskan, kunci dari optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah, pertama, membangun infrastruktur penyalurannya. Sebab kehadiran infrastruktur yang lebih luas akan menciptakan peningkatan demand karena penggunaan untuk konsumen industri, masyarakat, maupun transportasi akan lebih masif.

Ketika hal itu terwujud maka proses eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber baru gas bumi akan semakin bergairah. Apalagi sifat dari produksi gas bumi didorong oleh permintaan atau dikenal dengan istilah demand driven.

“Kenapa tidak cari investor saja? Itu tidak mudah karena keekonomiannya kecil. Banyak investor yang tidak mau,” terangnya.

Sebagai contoh, kata Moshe, proyek infrastruktur pipa Cirebon–Semarang (Cisem) sempat mangkrak selama 18 tahun sebelum akhirnya kini berjalan menggunakan dana APBN.

“Pemerintah harus sigap mengambil peran. Apapun yang tidak menarik bagi investor padahal bersifat urgent, harus diserap oleh APBN untuk dibangun. Ini penting untuk menyelesaikan masalah secara permanen, bukan hanya jangka pendek melalui subsidi,” ujarnya.

Kedua, lanjut Moshe, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi terhadap industri dan ekosistem serta mata rantai gas bumi. Hal itu supaya terwujud praktik yang berkel....