Pembangunan Infrastruktur untuk Capai Transformasi Digital

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) terus membangun infrastruktur telekomunikasi yang andal dan merata. Hal ini sebagai upaya mencapai transformasi digital.

Dalam hal ini, BAKTI Kominfo selaku executing agency di bawah komando Kementerian Kominfo menggelar berbagai prasarana, antara lain proyek besar pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mencakup penyelesaian penggelaran jaringan 4G di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia. Direktur Utama BAKTI Kominfo

Anang Latif menyatakan pembangunan jaringan 4G di lokasi 3T menggenapi upaya pemerintah dalam menutup kesenjangan digital, terutama yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

“Inilah bentuk komitmen serius pemerintah untuk menghubungkan tanpa terkecuali, menyediakan pelayanan yang merata dan inklusif untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers, akhir bulan lalu. Melalui percepatan perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, kebutuhan akses internet di seluruh wilayah desa/kelurahan Indonesia ditargetkan dapat terpenuhi pada 2022. Target ini 10 tahun lebih cepat daripada rencana awal pada 2032.

Pemerintah juga telah menyelesaikan pemenuhan kebutuhan akses internet cepat di 13.011 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di seluruh penjuru Tanah Air atau 7 tahun lebih cepat dari target awal pada 2027.

Anang menyebutkan berdasarkan mandat di total 9.113 desa/kelurahan 3T, BAKTI Kominfo telah mengerjakan pembangunan dan upgrading BTS ke layanan 4G di 1.209 desa/kelurahan selama periode 2019-2020. Adapun proses pembangunan ini menggunakan sumber pendanaan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU/USO).

Selanjutnya, pada periode 2021-2022 dengan sumber pembiayaan APBN dari rupiah murni dan PNBP Kominfo non-BLU, BAKTI Kominfo akan menghadirkan BTS 4G di total 7.904 lokasi 3T. Pembangunan ini dilakukan dalam dua tahap, yakni 4.200 desa/kelurahan pada 2021 dan dilanjutkan 3.704 desa/kelurahan pada 2022.

“Setidaknya 5.204 atau 65% dari total lokasi berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Proses pembangunan sudah berjalan,” kata Anan....