Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendukung wacana penambahan dana bantuan partai politik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurutnya, penambahan dana itu bisa menjadi strategi antikorupsi bagi partai politik. Dikatakan Yusril, harapnnya negara bisa mengalokasikan anggaran secara proporsional dan adil kepada partai politik.
"Supaya para anggota partai para kandidat dalam pemilu itu tidak menyalahi (aturan), tidak menghabiskan begitu banyak uang, dan kemudian tidak akan mencari uang ketika telah menduduki jabatan karena sudah ada bantuan dari pemerintah kepada partai politik," tegasnya seperti dilaporkan Metro TV, k....