KEMENTERIAN Kebudayaan berupaya menangani benda-benda cagar budaya terdampak bencana banjir dan tanag longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Dalam keterangannya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat konferensi pers di Jakarta, akhir tahun lalu, menyampaikan bahwa balai-balai pelestarian kebudayaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah diminta mendirikan posko penanganan dampak bencana alam.
"Selain menjadi posko informasi, pendataan, cagar-cagar budaya ini juga tentu membantu masyarakat sekitar yang terkena dampak dan juga masyarakat yang berada di sekitar situs," jelasnya.
Melalui posko-posko tersebut, Kementerian Kebudayaan mendata kebutuhan seniman, budayawan, serta petugas dan juru pelihara cagar budaya terdampak bencana.
PPRINSIP KONSERVASI
Menurut Menteri Fadli, objek yang terdampak bencana ada lebih dari 100, yang mencakup cagar budaya di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, provinsi, hingga nasional. Situs-situs tersebut antara lain berupa masjid, gereja, makam bersejarah, serta sejumlah museum.
"Cagar budaya bukan hanya bangunan, melainkan juga bagian dari identitas dan memori sejarah masyarakat. Karena itu, pemulihannya menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi pascabencana," ujarnya.
Fadli menegaskan pentingnya pelaksanaan asesmen cepat dan terukur terhadap cagar budaya yang terdampak banjir dan tanah longsor. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran serta terkoordinasi lintas sektor.
Tahapan rehabilitasi akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi. Pemerintah berupaya memastikan nilai historis dan keaslian situs budaya tetap terjaga saat proses pemulihan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melibatkan komunitas setempat. Ke depan, perlindungan cagar budaya di wilayah rawan bencana juga menjadi perhatian jangka panjang Kementerian Kebudayaan. "Termasuk melalui penguatan mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan agar dampak kerusakan dapat diminimalkan di masa mendatang," tuturnya.
Kerusakan sejumlah cagar budaya tersebut sebagian besar diakibatkan oleh terjangan lumpur yang kemudian mengendap. Kerusakan kategori berat contohnya terjadi pada masjid yang terendam lumpur dengan ketinggian sekitar 30 cm.
Menurut Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah I Aceh, Piet Rusdi, berdasarkan laporan para juru pelihara di lapangan, terdapat sejumlah situs terdampak bencana yang sedang dalam upaya pembersihan. Di antaranya 5 kompleks makam cagar budaya di Kabupaten Pidie, 2 bangunan cagar budaya di Kabupaten Pidie Jaya, 2 makam dan masjid cagar budaya di Kabupaten Bireun, 15 cagar budaya yang terdiri dari masjid, kompleks makam, dan rumah adat di Kabupaten Aceh Utara, serta 1 masjid cagar budaya di Kabupaten Aceh Timur.
SIAPKAN RP11 MILIAR
Kementerian Kebudayaan menyiapkan anggaran sekitar Rp11 miliar untuk tahap awal pembersihan dan perbaikan cagar budaya yang rusak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Pulau Sumatra akhir November 2025.
“Yang jelas yang kita persiapkan dari efisiensi kita (Kementerian Kebudayaan), itu sekitar Rp11 miliar-Rp12 miliar dulu. Gitu, ya. Untuk pembersihan, karena itu banyak, ini tahap awal,” kata Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Minggu (21/12/2025) lalu.
Fadli mengatakan pendataan cagar budaya yang rusak itu dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) di tiap-tiap wilayah terdampak. Hasilnya, diketahui sebagian besar objek mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
Ia menambahkan, proses upaya penanganan cagar budaya terdampak bencana tersebut ditargetkan dimulai pekan depan dengan melibatkan kerja sama dan gotong royong warga setempat.
Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan tema Sinergi dan kolaborasi untuk pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan
, Minggu (14/12/2025), Sekjen Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta menegaskan, pemajuan kebudayaan harus melibatkan lintas sektor, seperti pendidikan dan teknologi. “Dari situlah kebudayaan bisa menjadi peluang motor penggerak ekonomi masa depan, di mana Kementerian Kebudayaan berperan besar dalam hal tersebut,” jelas Bambang.
ALARM
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, saat dihubungi pada Senin (15/12/2025) lalu, mengatakan bencana hidrometeorologi di Sumatra harus menjadi alarm bahwa pelestarian cagar budaya tidak bisa dilakukan satu lembaga saja.
"Pelestarian cagar budaya harus terintegrasi dengan tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kebijakan mitigasi bencana. Ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat," ucapnya.
Ke depan, penguatan lingkungan cagar budaya secara berkelanjutan dan upaya pencegahan kerusakan akibat bencana diharapkan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. (Ant/H-1)
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login