Penegakan Hukum Karhutla di Riau Ditingkatkan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya transboundary haze (Pencemaran Asap Lintas Batas Negara).

“Pengendalian karhutla di Provinsi Riau merupakan upaya yang sangat strategis untuk mencegah terjadinya kabut asap lintas batas yang dapat berdampak buruk dan merugikan banyak pihak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku karhutla sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi kepada korporasi atau masyarakat yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan,” kata Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani, kemarin.

Rasio, selaku koordinator KLHK untuk pengendalian karhutla di Provinsi Riau, juga berkoordinasi langsung dengan Indra selaku Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla.

Sampai saat ini jumlah hotspot di Provinsi Riau mencapai 198 titik dan total luas lahan terbakar tertangani 1.991,36 hektare.

Tim Gakkum KLHK juga telah menyegel lokasi karhutla seluas sekitar 15 hektare di Hutan Produksi Konversi (HPK) di Desa Karya Indah Provinsi Riau.

Sementara itu, jumlah hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Bangka Belitung (Babel) sampai saat ini sudah mencapai 68,36 hektare.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Babel Mikron Antariksa mengatakan karhutla terjadi di Belitung Timur, Belitung, Bangka dan Pangkalpinang. “Untuk karhutla ini paling banyak terjadi di Belitung Timur dan Belitung,” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan pihaknya terus menghimbau masyarakat tetap waspada dan tidak memicu terjadinya karhutla.

“Banyak pemicu karhutla ini, seperti buang puntung rokok sembarangan, bakar sampah tidak ditunggu, kemudian ada juga yang sengaja bukan kebun dengan cara membakar,” ungkapnya.

Juga untuk mencegah karhutla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan menggalakkan kegiatan patroli satgas darat di wilayah rawan karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG Kalsel akan memasuki musim kemarau pertengahan Agustus 2024.

“Kita menggalakkan operasi atau patroli satgas darat di wilayah rawan karhutla. Untuk patroli udara masih menunggu perkembangan kondisi kerawanan di lapangan,” ungkap Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kalsel, Pormadi Dharma, kemarin.

Pormadi mengatakan intensitas karhutla yang sempat meningkat beberapa waktu di sejumlah daerah, kini menurun seiring dilakukannya operasi modifikasi cuaca oleh BMKG dan BRGM. Operasi yang menitikberatkan pembasahan kawasan lahan gambut tersebut dinilai cukup berhasil.

“Sebelumnya juga telah dilaksanakan apel kesiapan personil dan peralatan menghadapi bencana karhutla yang melibatkan berbagai unsur relawan, swasta, mahasiswa hingga TNI-Po....