Peretasan Data dan Krisis Kepercayaan Masyarakat

DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas. Pada 2019, misalnya, dilaporkan telah terjadi kasus pembobolan data pribadi yang dilakukan peretas asal Pakistan dengan nama alias Gnosticplayers. Peretas itu mencuri data yang berisi 13 juta data milik pengguna Bukalapak dan menjualnya ke dark web. Meski Bukalapak menyatakan kebocoran data itu tidak berdampak pada informasi sensitif, seperti nama pengguna dan informasi keuangan, tetap saja membuat masyarakat waswas terhadap keamanan data pribadi mereka.

Pada 2020, peretasan data dilaporkan terjadi pada 15 juta data pengguna platform e-commerce Tokopedia. Laporan kebocoran data pengguna Tokopedia itu diungkap Under the Breach, perusahaan keamanan siber asal Israel. Akibat kebocoran data itu, Tokopedia telah diberi sanksi tertulis oleh Kemenkominfo. Sepanjang 2020, sejumlah kasus peretasan data pribadi yang terjadi, antara lain kebocoran data dari 2,3 juta pemilih pada 2013 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), data 230 ribu warga Indonesia yang terkait dengan covid-19. Lalu, pembobolan data 896.170 milik pelanggan sebuah layanan kartu kredit sebagaimana dilaporkan Cyble Inc, perusahaan keamanan siber asal Atlanta, Amerika Serikat.

Selama 2021, peretasan data tidak berhenti. Salah seorang pengguna Raid Forums bernama Kotz dilaporkan menjual basis data yang berisi informasi pribadi, seperti NIK, KTP, gaji, nomor ponsel, alamat, dan e-mail yang diklaim berasal dari peretasan situs web Npjs-kesehatan.go.id. Data tersebut ditawarkan seharga 84,3 juta atau sekitar US$6 ribu di dark web. Pada 2021, kebocoran data pribadi dilaporkan juga terjadi di kalangan nasabah asuransi BRI Life, 1,3 juta data milik pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (E-HAC) Indonesia milik Kementerian Kesehatan RI dan data ....