LANGKAH hukum yang diambil oleh kementerian dan aparat dalam penyelidikan penyebab bencana di Sumatra masih sarat ego sektoral sehingga bergerak terpisah-pisah. Presiden Prabowo Subianto diharapkan turun tangan dan mengambil komando penuh guna memastikan penanganan hukum yang adil dan substantif.
Manajer Kampanye Pelaksana Hutan dan Pertanian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Artha Siagian mencontohkan penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Hal itu tidak akan berarti bila tidak diikuti dengan pencabutan izin dan penagihan tanggung jawab untuk pemulihan.
"Kalau yang bergerak itu hanya Kemenhut (Kementerian Kehutanan), sekalipun dia mencabut izin pinjam pakai, perusahaan itu tetap masih punya izin operasi dari Kementerian ESDM. Harusnya izin usaha pertambangannya juga dievaluasi dan dicabut," terang Uli kepada Media Indonesia, kemarin....

