PEMERINTAH RI berkomitmen mengambil langkah hukum dan diplomatik yang diperlukan untuk melindungi aset negara serta mempertahankan kepentingan nasional. Hal itu merespons upaya penyitaan aset milik pemerintah di Paris, Prancis, sebagai buntut dari permintaan Navayo International AG atas putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia dalam sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus Navayo sarat dengan manipulasi dan korupsi. "Karena itu, pemerintah tidak akan diam, apalagi mengalah pada mereka," kata dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.