Riau Economic Forum Bawa Kapitalisasi Miliaran Dolar

MEMPERINGATI Hari Jadi ke-68 Provinsi Riau, Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah mitra strategis menggelar Riau Economic Forum (REF) 2025 di Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau.
Forum ekonomi ini menjadi ajang strategis untuk mendorong investasi berkelanjutan di sektor energi dan pangan, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Mengusung tema Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sumatra melalui Investasi Berkelanjutan, REF 2025 mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, investor, akademisi, hingga pelaku usaha untuk merumuskan langkah konkret penguatan ekonomi hijau dan digital di Sumatra, khususnya Riau.
Agenda utama forum ini adalah penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) investasi senilai total US$2,8 miliar.
Penandatanganan difasilitasi langsung oleh BI Riau dan disaksikan Gubernur Riau Abdul Wahid beserta sejumlah pemangku kepentingan nasional dan daerah.
MoU pertama ditandatangani antara PT Rangsang Sindo Energy dan Oriens Asset Management PTE. LTD untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2 Gigawatt di Pulau Rangsang, Riau. Investasi senilai US$1,8 miliar ini ditargetkan mulai mengekspor energi terbarukan ke Singapura pada 2028.
MoU kedua dilakukan antara PT Buana Persada dan Oriens Asset Management dengan nilai US$1 miliar. Proyek ini mencakup pengembangan kebun tebu seluas 20 ribu hektare dan pembangunan pabrik gula modern di Kabupaten Rokan Hulu, dengan kapasitas produksi 300 ribu ton gula mentah per tahun.
Kepala Perwakilan BI Riau Panji Achmad menyatakan BI berkomitmen memperkuat perannya sebagai mitra strategis daerah dalam membangun ekonomi berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan.
"Kami memfasilitasi pertemuan antara investor dan pemerintah daerah untuk memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi daerah," kata Panji, Sabtu (9/8).
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan, penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Riau untuk membuka ruang investasi yang sehat dan produktif.
"Kami siap mengawal agar semua investasi ini berdampak langsung bagi masyarakat Riau," katanya.

INVESTASI HIJAU
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pengembangan energi hijau di daerahnya. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), sebagai bagian dari transformasi menuju provinsi ramah lingkungan (green province) pada tahun 2026.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
“Pengembangan energi panas bumi ini selain untuk mewujudkan Sumbar sebagai green province pada 2026, juga menjadi kontribusi nyata kita terhadap target nasional. Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada tahun 2029, dan energi hijau adalah salah satu fondasi pentingnya,” ujar Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan Pemprov Sumbar dengan perwakilan pengembang energi hijau di Sumbar yang berlangsung di ruang rapat Istana Gubernuran, Jumat (8/8).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa ia telah melihat langsung pengoperasian PLTP Kamojang yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meskipun lokasi pembangkit berdampingan langsung dengan permukiman penduduk, tidak ada dampak negatif yang dirasakan masyarakat.
“Sebaliknya, masyarakat sekitar justru memperoleh banyak manfaat positif. Hal yang sama juga saya lihat di PLTP Supreme Energy Muara Labuh. Tidak ada masyarakat yang dirugikan, baik secara sosial maupun materi,” jelas Mahyeldi.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Sumbar membuka ruang selebar-lebarnya bagi masuknya investasi energi bersih. Ditargetkan hingga tahun 2029 nanti, total investasi yang masuk ke sektor energi hijau di Sumbar dapat mencapai Rp120 triliun.
“Semangat itulah yang mendasari terselenggaranya perte....