Sumur Resapan yang Tuai Kritik

PROGRAM sumur resapan sebagai salah satu program pengendalian banjir di Jakarta banyak dikritik berbagai kalangan, mulai DPRD, masyarakat, hingga politisi. Berbagai kritik yang dilontarkan antara lain karena sumur resapan yang sampai saat ini tak juga dapat membuktikan perannya sebagai pengendali genangan.

Setiap kali hujan dengan intensitas lebat turun di Ibu Kota, jalan-jalan langsung tergenang. Padahal, program sumur resapan ini ialah andalan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak ingin melakukan normalisasi di awal masa ke pemimpinannya. Dengan melihat tidak efektifnya program ini, DPRD DKI Jakarta pun akhirnya mencoret anggaran pembangunan sumur resapan di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI yang diusulkan tahun depan senilai Rp122 miliar.

Berdasarkan data Pemprov DKI, Dinas SDA pun masih harus menyelesaikan puluhan ribu sumur resapan yang pembangunannya melibatkan kontraktor swasta. Total yang sudah terpasang saat ini sudah lebih dari 19.042 titik tipe buis beton atau dapat menampung setara 37.369 m3 air. Jumlah ini diharapkan terus bertambah jumlahnya karena diharapkan target akhir 26.932 titik atau 53.050 m3.

Sementara itu, untuk tipe modular telah terbangun setara daya tampung 8.536 m3 air dengan target akhir tahun mencapai 18.224 m3 air. Kemudian ada pula optimalisasi atau peningkatan menjadi sumur sedang dengan total target berkapasitas 356 m3 air.

Saat disinggung soal implementasi pembangunannya yang membuat fasilitas jalan rusak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, atau yang akrab disapa Ariza, menekankan tanggung jawab masih pada penyedia jasa pelaksana. Dinas SDA pun berterimakasih atas kontrol terhadap pelaksanaan yang dilakukan masyarakat, dan setiap perbaikan yang perlu dilakukan telah diinstruksikan kepada penyedia jasa untuk segera ditindaklanjuti.

“Untuk 2022, Dinas SDA akan berfokus dalam drainase vertikal tipe waduk. Sumur resapan sendiri ialah salah satu tipe drainase vertikal yang fungsinya sebagai penampungan air hujan. Drainase vertikal tipe sumur resapan akan dilaksanakan oleh sudin-sudin seperti yang sudah dilakukan saat ini. Selain itu, yang akan lebih digalakkan ialah kolaborasi pelaksanaan drainase vertikal oleh pihak nonpemprov (swasta, masyarakat, lembaga pemerintahan lain) yang memegang porsi lebih besar. Porsi pemprov bila dilihat dari aset ialah sebanyak 8,9%, wasta 35%, masyarakat 53%,” kata Ariza.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas SDA DKI Dudi Gardesi mengatakan akan tetap membangun sumur resapan tahun depan meski anggaran pembangunan sudah di coret dari Rancangan APBD 2022. Pembangunan akan tetap digenjot menggunakan tenaga manual, yakni mengandalkan tenaga pasukan biru yang ada di tingkat provinsi hingga kelurahan.

“Nanti kita lihat kasus per kasus, karena satu, memang ada genangan-genangan yang mungkin masih sering terjadi. Intensitasnya masih kerap walaupun sudah ditanam, nanti ditambahkan. Contoh kayak di Cawang ditambah lagi dengan yang dalam-dalam gitu,” ujarnya.

Menurut dia, anggaran sumur resapan yang diusulkan ke RAPBD merupakan anggaran untuk membangun menggunakan kontraktor. Dengan dihapusnya anggaran tersebut bukan berarti sumur resapan tak bisa dibangun total karena masih bisa menggunakan tenaga PJLP.

“Pakai APBD. Kan gaji orangnya sudah PJLP, satgas kita kan sudah digaji, alatalatnya juga ada yang kita sudah punya. Kayak di timur itu punya 30 alat bornya. Mungkin sparepart-nya kayak ada mata bor yang patah itu nanti bisa pakai belanja pemeliharaan kita ganti, contohnya begitu. Namun, kalau kayak cetak-cetak buis betonnya mungkin enggak akan terlalu masif karena kita punya semen sendiri, pembesian juga kita ada, tetapi tidak dengan skala yang kayak sekarang,” lanjutnya.

Ia membantah sumur resapan tak efektif sebab di beberapa wilayah, sumur resapan terbukti efektif mengurangi lamanya waktu genangan. Di samping itu, dalam membangun sumur resapan, Dinas SDA berpegang pada standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Di sisi lain, pihaknya masih akan terus melakukan program pengendalian banjir lain semisal pembangunan tanggul laut bersama Kementerian PU-Pera dan swasta, melakukan normalisasi kali, normalisasi saluran, pengerukan wadukwaduk, dan pembangunan waduk.

“Untuk pembangunan tanggul laut nanti juga akan dibantu beberapa BUMN. Kan ada beberapa BUMN di daerah pesisir. Itu mereka juga akan turut membangun tanggul laut untuk mengatasi banjir rob. Nanti ada koordinasi dengan PU-Pera,” tegasnya.