KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas tata kelola nikel bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Pasalnya, ada persoalan serius dari tahap perizinan hingga pengelolaannya. “Tentu banyak hal yang sudah dikaji dan di antaranya masalah perizinan, kemudian pengelolaan, seperti informasi dan basis data,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Setyo mengatakan kajian itu dibuat KPK dari 2009 sampai tahun ini. Selain perizinan, penambangan ilegal tanpa izin usaha menjadi masalah yang dibahas dengan para menteri terkait. “Kemudian juga masalah ketidaksinkronan dan disparitas antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk pula rendahnya pemenuhan kewajiban yang harus dipenuhi, baik secara keuangan maupun secara administrasi oleh pela....