Tiga Skema Pembangunan Kampung Haji

BADAN Penyelenggara (BP) Haji mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga opsi skema yang dapat diterapkan dalam pembangunan kampung haji di Arab Saudi.

“Ada beberapa skema pembangunan kampung haji yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut melalui Dewan Koordinasi Tinggi yang dibentuk antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi,” kata Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak dalam diskusi kelompok terpumpun bertajuk Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang digelar oleh Fraksi PKS DPR di Jakarta, kemarin.

Ia menyampaikan tiga skema itu meliputi pembangunan kampung haji dari awal oleh Danantara, pembelian hotel untuk dijadikan kampung haji, atau pengontrakan hotel di Arab Saudi.

Dari semua opsi itu, Dahnil mengatakan penentuan akan dilakukan setelah pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Dewan Koordinasi Tinggi. Meskipun begitu, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu pihak yang mendorong pembangunan kampung haji itu memiliki kecenderungan memilih pembangunan dari awal.

“Semua skema ini akan dibicarakan yang disebut Dewan Koordinasi Tinggi, yang dibentuk antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia. Belum ada keputusan yang mana akan kita pilih walaupun Presiden punya kecenderungan agar kampung haji itu bisa dibangun sejak awal dan bisa diakselerasi,” kata Dahnil.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan siap untuk membantu Badan Penyelenggara (BP) Haji dalam menyelenggarakan haji 2026 yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya melalui penyiapan data yang baik.

“Ini (Kemenag) bersama BP Haji sedang menyiapkan untuk 1447 Hijriah/2026 Masehi, mudah-mudahan kita siapkan data yang baik,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief.

Menurut Hilman, data yang baik itu berperan penting dalam pelunasan dan pengelolaan antrean jemaah haji menjadi lebih tertib dan akurat sekaligus meminimalkan kendala teknis saat keberangkatan jemaah ke Tanah Suci.

Ia juga menyoroti persoalan kuota haji yang tidak terpakai. Menurutnya, sisa kuota itu harus disepakati, misalnya lewat revisi Undang-Undang Haji, untuk tidak digunakan guna mencegah ad....