PENAMBAHAN komisi di DPR diprediksi akan berlangsung mulus sepanjang pembagian jabatan alat kelengkapan dewan (AKD) dilakukan secara proporsional.
"Karena kompromistis, jadi enggak bakal ada dinamika yang memanas begitu. Bisa jadi ada permintaan khusus dari fraksi-fraksi untuk menempatkan orangnya di AKD tertentu," jelas peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, penambahan komisi di DPR bisa membuat kinerja mereka tidak efektif karena terlalu banyak komisi dan menambah beban koordinasi. "Berpotensial memunculkan....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login