Pelanggaran Dibiarkan, Masyarakat Ambil Alih Peran Bawaslu

MENDEKATI pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024, sejumlah tokoh dan elemen masyarakat sipil terus membuat gerakan untuk mengawal jalannya pemilu agar berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Gerakan publik itu pun menguat seiring dengan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran yang masif dan berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Ketidakpercayaan publik atas kinerja lembaga penyelenggara pemilu, termasuk tumpulnya penindakan pelanggaran kampanye, menjadi alasan utama lahirnya gerakan tersebut.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan dugaan pelanggaran pemilu yang menyita perhatian masyarakat dalam pemberitaan dan media sosial hanyalah fenomena gunung es. Menurutnya, ada banyak kasus yang menggantung karena Badan Pengawas Pemil....