PEMERINTAHAN baru didorong untuk konsisten melakukan monitoring atas realisasi belanja APBN di tahun depan. Hal itu berkaitan dengan penambahan alokasi belanja baru yang telah disahkan oleh DPR.
“Pemerintah baru perlu memastikan penambahan anggaran itu akan dipertanggungjawabkan melalui monitoring dan evaluasi yang tetap, terutama untuk program-program yang sifatnya baru,” ujar periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, kemarin.
Dalam rapat paripurna kemarin, DPR mengesahkan APBN 2025. Alokasi belanja negara pada tahun depan disepakati sebesar Rp3.621,31 triliun, dengan perincian belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919 triliun.
Adapun target pendapatan APBN 2025 ditetapkan Rp3.005,1 triliun, yang didapat dari pajak Rp2.409,91 triliun, penerimaan hibah Rp581 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,64 triliun. Penaikan alokasi itu utamanya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas presiden terpilih di tahun depan.
Konsistensi monitoring pelaksanaan anggaran, kata Yusuf, menjadi penting agar tujuan dari beberapa program anyar tersebut bisa dipastikan efektivitasnya. “Setidaknya dalam satu tahun ke depan evaluasi lebih sering dilakukan untuk memastikan sasaran output dalam jangka pendek itu bisa tercapai,” jelas Yusuf.
Pemerintahan baru di tahun depan juga dituntut bisa mengharmonisasi dan menyinkronisasi belanja pemerintah pusat dan daerah.
Tujuannya agar belanja-belanja daerah yang berasal dari TKD di APBN bisa sejalan dengan tujuan dari pemerintah pusat. Apalagi dalam waktu dekat akan dilakukan pemilihan kepala daerah baru. Aspek kesinambungan kebijakan keuangan daerah menjadi penting agar bisa memberi dampak dan hasil yang baik bagi rencana ekonomi secara nasional.
Pemerintahan baru juga mesti memperhatikan dan mencari upaya untuk menggenjot penerimaan pajak sesuai dengan target. Apalagi kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun depan diprediksi relatif sama dengan tahun ini, sementara target penerimaan pajak mengalami kenaikan signifikan. “Optimalisasi melalui intensifikasi dari data wajib pajak juga akan krusial untuk memastikan realisasi pada pos penerimaan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah,” pungkas Yusuf.
Reformasi perpajakan
Senada dengannya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap pemerintahan baru dapat merealisasikan target-target yang disusun dalam APBN 2025. Setidaknya, terdapat dua aspek yang dinilai penting, yaitu penerimaan pajak dan pengendalian defisit anggaran.
“Perlu diwaspadai disiplin pencapaian target-target, khususnya di sisi penerimaan pajak yang meningkat dan di sisi kendali atas defisit anggaran, khususnya yang berkaitan dengan debt sustainability dan rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB),” ujarnya.
Idealnya, kata Shinta, pertumbuhan target penerimaan pajak dan risiko peningkatan utang yang disebabkan oleh defisit anggaran harus disertai dengan stimulasi peningkatan produktivitas ekonomi. Itu berarti pertumbuhan PDB nasional atau tingkat konsumsi domestik mesti lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan pajak.
“Kami sangat berharap pemerintah baru nanti dapat dengan konsisten melakukan reformasi perpajakan yang diagendakan dalam APBN 2025,” kata Shinta.
Dunia usaha, sambungnnya, juga berharap pemerintahan baru dapat menjaga kehatihatian defisit dan utang negara.
Hal itu diharapkan bisa direalisasikan berbarengan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional di jangka pendek. Hal tersebut dapat ditempuh melalui reformasi struktural dan stimulus ekonomi produktif.
“Dengan demikian, risiko-risiko ekonomi yang mungkin terjadi karena beban dan target APBN yang ada dapat dikelola dengan baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi untuk mendukung kinerja APBN di sisi peneri....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login