Bahlil Usulkan Reformulasi Atasi Ketidakadilan Hilirisasi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merekomendasikan reformulasi kebijakan hilirisasi untuk mengoptimalkan beleid yang memberi nilai tambah manufaktur tersebut bagi kemajuan Indonesia.

Usulan itu disampaikan Bahlil dalam bentuk disertasi pada sidang promosi doktor di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Reformulasi itu menyangkut kebijakan alokasi dana bagi hasil (DBH). Ia mengusulkan agar DBH yang diterima pemerintah daerah sebesar 30%-45% dari penerimaan negara lewat hilirisasi. Pasalnya, DBH dari hilirisasi bagi daerah penghasil saat ini teramat kecil.

“Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp12,5 triliun dari nikel. Akan tetapi, pemerintah pusat hanya membagikan kepada kabupaten sebesar Rp1,1 triliun dan Rp900 miliar kepada pemerintah provinsi,” ungkap Bahlil.

Menteri kelahiran Pulau Banda, Maluku Tengah, itu menilai DBH tersebut tak sebanding dengan tanggung jawab besar yang harus ditanggung oleh Pemda. Mulai dari dampak kesehatan hingga lingkungan.

“Sementara beban tanggung jawab kepada mereka cukup luar biasa, kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali,” tandasnya.

Dengan DBH yang lebih proporsional, sambungnya, daerah- daerah industri hilirisasi bisa membangun infrastruktur- infrastruktur ekonomi, kesehatan, bahkan sampai pendidikan.“Bayangkan kalau kita memakai asumsi penerimaan negara Rp12,5 triliun. Kalau kita kasih daerah 30% saja, itu kurang lebih sekitar Rp4 triliun-Rp5 triliun. Itu cukup untuk daerah bisa melakukan akselerasi,” beber Bahlil.

Ia juga mengusulkan formulasi kebijakan dukungan pembiayaan kepada pengusaha nasional. “Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi,” ujar Bahlil.

Rekomendasi selanjutnya yakni reformulasi kebijakan penguatan kemitraan antara investor dan pengusaha daerah, serta merumuskan kebijakan yang mendorong diversifikasi untuk investor pada jangka panjang pasca-break event point (BEP).

Usai mendengar paparan disertasi tersebut, Ketua Sidang Promosi Prof I Ketut Surajaya menyatakan Bahlil Lahadalia berhak meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI) dengan predikat cumlaude.

“Tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi Doktor dalam Studi Kajian Stratejik dan Global, dengan yudisium cumlaude,” kata Ketut Surajaya.

Sidang promosi doktor tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi dan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Presiden Maruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, ....