WACANA penambahan dana bantuan kepada partai politik (parpol) dari APBN menuai kritik. Salah satunya disampaikan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow yang berpandangan bahwa logika penambahan dana parpol untuk menekan praktik politik transaksional agak dipaksakan.
Menurutnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini ialah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
"Tanpa mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang ketat, menurut saya, ruang politik transaksional justru tetap terbuka, bahkan bisa semakin marak meskipun dana bantuan ditambah," katanya lewat keterangan tert....