Jamin Perbaikan Integritas Penegak Hukum

REVISI Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) diharapkan mampu untuk menjamin pentingnya kontrol terhadap aparat penegak hukum, baik dari sisi sistem maupun moralitas pribadi.

Selain itu, penguatan hukum acara pidana perlu dilakukan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku, serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto di Surabaya, Jumat (18/4). Ia mempertanyakan sejauh mana perubahan KUHAP bisa mengatur mekanisme sanksi terhadap pelanggaran etika oleh aparatur, serta s....