KPK Kritik Pejabat Rangkap Jadi Pebisnis

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai salah satu penyebab penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menjadi 34 di tahun 2022 ialah banyaknya pejabat merangkap sebagai pebisnis. Buktinya ada 277 modus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa serta 25 kasus rasuah terkait perizinan.

"Politisi, kepala lembaga, dan kepala daerah bisa menjadi pebisnis dan tidak ada aturan conflict of interest-nya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan melalui keterangan tertulis, kemarin.

Karena itu, Pahala menyebut Indonesia membutuhkan terobosan pada sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Namun,....