Menagih Bukti UU Perampasan Aset

DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret, yakni dari kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sayangnya, hingga kini, sinyal keberpihakan itu masih jauh dari meyakinkan.

Selama 13 tahun, RUU Perampasan Aset ibarat anak tiri dalam agenda legislasi nasional. Berulang kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tetapi berulang kali pula diabaikan. Ironisnya, mereka justru kerap memberi jalan bagi RUU yang tidak masuk Prolegnas untuk melaju lebih cepat.

Pada November lalu, seusai pengesahan RUU KUHAP, DPR sempat disebut akan mengebut pembahasan RUU Perampasan Aset. Regulasi tersebut bahkan masuk Prolegnas Prioritas bersama 66 RUU lainnya. Nam....