Menunggu Ketetapan Nasib Honorer

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Azwar Anas segera menyelesaikan persoalan terkait keberadaan honorer di lingkungan instansi pemerintahan. Instruksi itu disampaikan Presiden setelah memperoleh laporan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bahwa jumlah karyawan nonaparatur sipil negara (ASN) masih sangat besar.

Kondisi itu menjadi masalah karena pemerintah memiliki kebijakan menghapus tenaga kerja model tersebut per November 2023. "Kemarin, Ketua APPSI menanyakan urusan tenaga honorer yang di kabupaten, kota, provinsi masih banyak. Tadi saya telepon ke Menpan-Rebiro, katanya urusan itu masih digodok. Saya minta untuk dicarikan jalan tengah yang baik," ujar Jokowi di Kalimantan Timur, Kamis (23/2).

Ia mengaku tidak mengerti bagaimana angka tenaga non-ASN terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Pasalnya, saat menjabat Wali Kota Surakarta, Jokowi mengatakan kebijakan perekrutan pegawai honorer sudah ditutup. "Saat saya masih (menjabat) wali kota, itu sebetulnya sudah 100% disetop. Saya tid....