Minimnya Transparansi DBH Migas Timbulkan Polemik antara Pemerintah Pusat dan Daerah

SEJUMLAH permasalahan dan polemik timbul akibat minimnya transparansi dana bagi hasil (DBH) di sejumlah daerah, terutama Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah penghasil migas besar di Indonesia.

Berbagai polemik yang muncul perihal DBH migas di antaranya setiap daerah tidak puas akan DBH yang diberikan pemerintah pusat atas produksi migas yang dihasilkan. Pemerintah daerah menuding tidak adanya transparansi perhitungan DBH migas menjadi faktor utama yang menyebabkan polemik. Minimnya transparansi perhitungan DBH juga membuat pemerintah daerah merasa hasil DBH yang didapatkan tidak adil. Di sisi lain, pemerintah pusat memberikan alasan terkait penurunan DBH yang diterima daerah penghasil migas, seperti turunnya produksi migas di daerah tersebut dan turunnya harga minyak dunia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan kerap kali melayangkan protes. Pemerintah pusat juga telah memberikan respons dengan mengadakan pertemuan antara Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan SKK Migas. Diharapkan pertemuan tersebut dapat memberikan solusi bagi penyelesaian....