MK dan Asa Keadilan Pemilu

PADA 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. Sebelumnya, sebanyak 22 kepala daerah di Aceh telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh sesuai dengan pengaturan dalam UU No11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Saat ini, para kepala daerah tersebut tengah mengikuti retreat (retret) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penguatan kapasitas dan penyelarasan program antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, saat ini tersisa 40 daerah yang masih bersengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) dan diputus perkaranya pada Senin, 24 Februari 2025. Sebanyak 40 perkara yang diputus tersebut meliputi 3 pemilihan gubernur, 3 wali kota, dan 34 bupati. Sebelumnya, pada 4-5 Februari sebanyak 270 perkara sudah dibacakan putusan dismissal-nya oleh MK dan dinyatakan tidak berlanjut ke tahap pembuktian.

Baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait pasti berdebar menantikan seperti apa putusan yang dibacakan MK. Meski sidang telah berlangsung secara terbuka dan transparan serta bisa disimak langsung oleh publik melalui berbagai platform digital yang tersedia, tetap saja tidak mudah menebak ke mana arah putusan MK. Menantikan apakah ada kejutan atau terobosan yang menandai a....