Norma untuk Afirmasi 30% Perempuan dalam Kepemimpinan DPR

SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR. Ada hambatan struktural dan kultural dari internal DPR dan partai politik yang membatasi perempuan untuk dipercaya menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR. Pencantuman norma kuota perempuan dalam UU MD3 penting untuk menjamin kesetaraan kesempatan bagi politikus perempuan untuk bisa menjadi pimpinan DPR.

Megawati Soekarnoputri dihalangi menjadi presiden dan Puan Maharani dihalangi menjadi ketua DPR walau PDIP memenangi Pemilu 1999 dan Pemilu Legislatif 2014. Para politikus laki-laki lintas partai berkonspirasi menghalangi keduanya dan hilanglah hak untuk menjadi pemimpin. Dalam perjalanannya, para laki-laki yang merebut hak politik sebagai presiden dan ketua DPR malah tidak b....