PEMUTIHAN utang dan pemberian subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI-AL layak dipertimbangkan sepanjang dibarengi reformasi tata kelola anggaran.
Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi di Jakarta, kemarin, menegaskan pemutihan utang harus dipandang sebagai langkah darurat, bukan solusi jangka panjang.
“Yang lebih penting adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran, perencanaan kebutuhan operasional, dan tata kelola penggunaan BBM,” kata Fahmi.
Ia mempertanyakan perbedaan perlakuan harga BBM antara TNI-AL dan Polri. “Subsidi BBM untuk operasional bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga memastikan kesiapan tempur dan mobilitas satuan dalam menghadapi potensi ancaman,” katanya.
PEMUTIHAN UTANG
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan TNI-AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.
Dia menjelaskan ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 triliun.
Apalagi, sambungnya, BBM untuk TNI-AL masih dikenai harga seperti industri. Karena itu, dia mengusulkan BBM kebutuhan TNI-AL diberi subsidi. “Beda dengan Polri perlakuannya. Nah, ini mungkin perlu disa....
SHARE THIS
For You
E-Paper
Login