PENYELENGGARAAN pemilihan kepala daerah (pilkada) di Papua kerap menuai banyak persoalan yang dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari konflik horizontal, faktor keamanan karena serangan separatis, hingga pengaruh cuaca, yang semuanya itu menyebabkan proses demokrasi sering mengalami hambatan.
Pengamat hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lain. Papua masih menjadi provinsi rawan yang harus diberikan stimulus serius dan mendasar atas aturan hukum, manajemen, juga penegakan hukum dalam penyelenggaraan pilkada.
“Pilkada yang melibatkan kekerasan amat jauh dari prinsip dasar demokrasi, sehingga para pembentuk undang-undang perlu mengevaluasi serius untuk menemukan formula terbaik bagi Papua,” kata Titi kepada....