Politik Beras

HARGA beras terus melonjak. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras pada Februari 2024 relatif tertinggi sepanjang sejarah. Rata-rata harga beras di penggilingan kualitas premium, menurut BPS, sebesar Rp14.525,00 per kilogram naik sebesar 6,31% bila dibandingkan dengan bulan lalu. Demikian pula rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp14.162 per kilogram naik sebesar 7,39% dan rata-rata harga beras di penggilingan luar kualitas sebesar Rp13.664 per kilogram naik sebesar 4,65%. Data statistik itu, mewujud dalam jeritan para emak, pengusaha warung makan, dan masyarakat kecil lainnya.

Melonjaknya harga beras itu tentu patut diwaspadai karena dapat mendorong inflasi. Apalagi, kini menjelang Ramadan dan Idul Fitri, biasanya kenaikan harga beras diikuti komoditas pangan lainnya. Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Mengelola urusan perberasan itu memang tidak mudah. Mantan Presiden Soeharto dulu memang pernah membawa negeri ini swasembada beras, bahkan menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir beras. Akan tetapi, karena terlena dengan pembangunan industri manufaktur, sektor pertanian disepelekan. Lahan-lahan pertanian produktif dirampas dengan berbagai cara untuk kepentingan industri. Indonesia pun kembali menjadi importir beras, bahkan hingga hari ini.

Contoh lainnya pemimpin yang gagal mengelola urusan beras ialah Yingluck Shinawatra. Mantan Perdana Menteri Thailand itu awalnya memenangi Pemilu 2011 dengan program populisnya di bidang pangan, khususnya padi. Saat kampanye, ia berani menjamin harga pengadaan padi untuk petani 4.000 baht lebih tinggi di atas harga yang ditetapkan pemerintahan sebelumnya dan hampir 50% di atas harga pasar global. Karena hampir 40% angkatan kerja Thailand bekerja di bidang pertanian dan sebagian besar bekerja di bidang beras, Yingluck pun meraih simpati hingga mele....